Transaksi Mencurigakan, Jawa Timur Rangking Tiga

Transaksi Mencurigakan, Jawa Timur Rangking Tiga News Indonesia ...

Transaksi Mencurigakan, Jawa Timur Rangking Tiga

News
Indonesia
Published on 23 July 2018

Transaksi Mencurigakan, Jawa Timur Rangking Tiga Ada 25 ribu lebih transaksi mencurigakan 8 tahun terakhir

IDN Times/Ardiansyah Fajar

IDN Times Author Ardiansyah Fajar

Surabaya, IDN Times - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan sejumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) di Jawa Timur selama kurun waktu 2010-2018. Dari laporan tersebut, Jawa Timur menduduki posisi ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Total, sebanyak 25.370 terindikasi transaksi mencurigakan selama kurun waktu 8 tahun ini.

1. Tahun ini ada 1.926 LKTM, nominal tertinggi capai ratusan miliar

IDN Times/Sukma Shakti

Direktur Kerjasama dan Humas PPATK, Muhammad Salman mengatakan, untuk tahun 2018 saja, ada sebanyak 1.926 LKTM. Transaksi tertinggi mencapai Rp357 milliar. "Dari total transaksi yang totalnya hingga Rp394 triliun," ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Surabaya, Senin (23/7).

2. Mayoritas pelapor berasal dari perbankan, asuransi, properti hingga money changer

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editorsâ€™ picks

Iran Keluarkan Ancaman, Ini Serangan Balik dari Trump
Ini 5 Hal yang Dilakukan Banyuwangi Agar Indonesia Makin Mendunia
Pintu Tol Ditutup Saat Asian Games, BPTJ: Sudah Simulasi di 6 Titik

IDN Times/Ard iansyah Fajar

Salman menambahkan, untuk mayoritas transaksi mencurigakan dilaporkan oleh beberapa instansi. Yang paling banyak menurut PPATK yakni dari perbankan. "Transaksi memang mayoritas melalui bank. Ada juga dari asuransi, properti, kendaraan bermotor dan money changer," katanya.

3. Sebanyak 287 pegawai BUMD dan 353 eksekutif dan legislatif terlibat

unsplash.com/Olga Delawrence

Salman menyampaikan, untuk LKTM tersebut diketahui paling banyak dari pengusaha swasta dan pedagang. Saat ditanya apakah ada pejabat pemerintah. Pihak PPATK menjawab ada dari pegawai BUMD dan kalangan eksekutif, legilatif hingga yudikatif. "Di LKTM untuk pegawai BUMD ada sebanyak 287, sedangkan Peps (eksekutif, legislatif) ada 353 laporan. Itu lapiran bukan tindak pidana. Ujungnya hasil analisis baru bisa diputuskan tindakan atau tidak," pungkasnya.

Baca juga: Pantau Dana Kampanye, Bawaslu Gandeng PPATK